PPN yang merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai pasti kerap kali dihadapkan di kehidupan kita. Hal itu karena pada setiap transaksi yang kita lakukan terutama pada transaksi barang atau jasa terkena sebuah pungutan tambahan.

Pungutan tambahan pada transaksi barang atau jasa tersebutlah yang dinamakan sebagai PPN atau Pajak Pertambahan Nilai.

Lalu, apa itu PPN? Singkatnya, PPN adalah pungutan yang dikenakan pada setiap proses produksi ataupun distribusi.

Apabila Anda ingin masuk ke dunia usaha, maka sangat diperlukan untuk memahami mengenai pajak, karena mustahil untuk memisahkan antara bisnis dan pajak.

Apabila Anda memahami mengenai pajak, maka Anda dapat dikatakan telah membantu negara untuk berkembang karena salah satu sumber pendapatan pada suatu negara adalah pajak.

Dikarenakan salah satu tipe pajak yang bersinggungan dengan bisnis adalah PPN, maka baiknya untuk Anda memahami betul mengenai itu. Simak artikel berikut ini apabila Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pengertian PPN, cara menghitung PPN, tarif, dan hal lain seputar PPN.

Apa Itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Apa Itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Seperti yang sudah disinggung sedikit diatas, PPN adalah pungutan dari barang atau jasa yang dibeli oleh Anda dan dianggap memiliki pertambahan nilai.

Ketika Anda melakukan transaksi jual barang ataupun jasa maka Anda sebagai konsumen terakhir akan dipungut beberapa rupiah atas transaksi yang Anda lakukan tersebut. Hal tersebut karena, barang atau jasa yang dibeli oleh Anda dianggap memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari penjual ke pembeli.

Pungutan tersebut dibebankan oleh pengusaha yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha atau usahannya yang wajib memungut, menyetor serta melaporkan PPN yang Terutang.

Terdapat dua skema yang dapat ditemukan dalam sebuah perhitungan PPN, yaitu pajak keluaran dan pajak masukan.

Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut ketika seseorang PKP menjual produk-produknya. Sedangkan, pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh ataupun membuat produknya.

Batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP adalah pada setiap tanggal di akhir bulan.

Semenjak 1 Juli 2016, PKP satu Indonesia diwajibkan untuk membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur dengan harapan hal tersebut dapat menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Dasar hukum PPN di Indonesia telah mengalami sebanyak tiga kali perubahan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menyederhanakan kebijakan serta lebih memperhatikan keadilan masyarakat di Indonesia.

Dasar hukum PPN yang terbaru dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni Undang-Undang Harga Pokok Produksi No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Objek PPN

Objek PPN

Objek PPN atau yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  • Impor BKP.
  • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  • Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud serta ekspor barang JKP oleh PKP.
  • Pemanfaatan JKP dari dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Karakteristik PPN

Karakteristik PPN

PPN sendiri juga mempunyai beberapa karakteristik yang perlu Anda ketahui, sebagai berikut :

1. Pajak Atas Konsumsi

Pajak pertambahan nilai akan dibebankan kepada konsumen yang membeli BKP dan/atau memanfaatkan JKP. Hal ini mempunyai arti bahwa konsumen akhirlah yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak pertambahan nilai itu masuk ke dalam kategori pajak tidak langsung, karena pajak tersebut dibebankan kepada konsumen akhir, tetapi pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah usaha atau bisnis yang telah dikukuh menjadi PKP.

3. Bersifat Objektif

PPN tidak memandang subjek pajaknya yang membedakannya dari PPh atau pajak penghasilan, misalnya yang memiliki tarif berbeda, tergantung dari penghasilan wajib pajak. Tarif-tarif yang tertera dalam PPN menyasar kepada semua kalangan.

4. Memiliki Tarif Tunggal

PPN memiliki tarif berdasar tunggal sebesar 11%. Setiap konsumen yang melakukan pembelian BKP mempunyai tanggung jawab untuk membayarkan pajak sebesar 11% dari segala nilai transaksi yang dilakukan.

5. Pajak Atas Konsumsi BKP dan/atau JKP di Dalam Negeri

Pengenaan PPN hanya berlaku di dalam Daerah Paben atau pada wilayah Indonesia, dengan arti PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP dalam negeri seperti transaksi impor.

6. Multi Stage Levy

Sifat ini mempunyai arti bahwa setiap pungutan dikenakan pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, meskipun seperti itu pajak ini tidak akan menimbulkan efek pajak berganda dikarenakan mekanismenya yang menganut pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan.

Tarif PPN

Tarif PPN

Apabila kita melihat tarif PPN berdasarkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Maka besarnya tarif PPN adalah sebagai berikut :

  • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak dikenai tarif PPN sebesar 10%.
  • Segala produk yang beredar di Indonesia. Hal ini termasuk ke dalam daerah zona ekonomi eksklusif dan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan mendapatkan tarif PPN sebesar 10%.
  • Barang Mewah mendapatkan tarif PPN paling rendah 10% dan yang paling tinggi sebesar 200%.

Namun, seperti yang sudah dikatakan pada pengertian PPN, pada Undang-Undang HPP No 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN resmi menjadi naik sebesar 11%. Kenaikan ini sudah ada semenjak 1 April 2022.

Untuk sementara, rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan UU PPN adalah sebesar 15%  berhubungan dengan pemberlakuan dan implementasi tarif baru tersebut masih diperlukan sebuah aturan dalam perundang-undangan.

Contoh PPN

Contoh PPN

Berikut adalah contoh barang yang dikenai oleh PPN, seperti :

  • Pakaian
  • Tas
  • Sepatu
  • Pulsa telekomunikasi
  • Alat elektronik
  • Barang otomotif
  • Kosmetik
  • Perkakas
  • Sabun dan shampo
  • Jasa layanan streaming film dan musik

Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN

Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN

Terdapat juga beberapa barang dan jasa yang tidak kena PPN, diantaranya adalah sebagai berikut:

  • Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari alam.
  • Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat (Beras, Jagung, Sagu, Garam, Kedelai, Telur, Susu, Buah, Sayur, Dan lain-lain).
  • Uang, emas batangan, surat berharga.
  • Makanan yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan hal lain sebagainya. Hal ini meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
  • Jasa pelayanan kesehatan medik.
  • Jasa asuransi.
  • Jasa keuangan.
  • Jasa pendidikan.
  • Jasa perhotelan.

Cara Menghitung PPN

Cara Menghitung PPN

Setelah mengetahui berbagai hal mengenai PPN, tentunya Anda perlu tahu bagaimana cara untuk menghitung PPN dengan rumus yang tepat. Anda dapat menggunakan rumus PPN seperti ini :

TARIF PPN x DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) atau lebih mudahnya 11% x DPP.

Agar Anda lebih memahami rumus tersebut atau mempunyai gambaran yang jelas mengenai cara menghitung PPN, berikut Chatat.id menyediakan contoh soal PPN untuk membantu Anda.

Contoh PPN

Simak contoh PPN berikut ini:

Hafiz merupakan seseorang PKP yang mempunyai usaha dengan nama PT. Merpati yang menjual sebuah produk pada usaha dengan nama Harapan Jaya dengan harga Rp. 50.000.000. Maka PPN yang perlu disetorkan bisa dihitung sebagai berikut :

11% x Rp 50.000.000 = Rp 5.500.000

Jadi, PPN Rp. 5.500.000 dijadikan sebagai pajak keluaran yang dipungut oleh PT. Merpati dari Harapan Jaya adalah sebesar Rp 5.500.000

Nah, sekarang Anda sudah lebih mengetahui pengertian dari PPN dan bagaimana cara menghitungnya dengan tepat. Sangat penting juga bagi kita untuk mengetahui segala update seputar bisnis untuk memperluas wawasan ataupun untuk bisnis kita sendiri.

Chatat.id sebagai aplikasi laporan keuangan usaha dan aplikasi kasir, selalu memberikan informasi terbaru dan menarik untuk membantu membangun usaha Anda.

Baca Juga: Cara Menghitung BEP (Break Even Point) untuk Usaha