Selain daripada modal bisnis, hal penting yang perlu anda lakukan adalah membuat atau melengkapi legalitas usaha.

Manfaat yang didapatkan dari melengkapi legalitas usaha untuk bisnis anda selain melindungi bisnis diantaranya adalah mengembangkan bisnis, melindungi aset pribadi anda, mempermudah dalam menadpat pinjaman modal usaha dan masih banyak lagi manfaatnya.

Jadi, apa saja tahapan dalam melengkapi legalitas usaha agar usaha atau bisnis anda naik kelas dan menjadi perusahaan berbadan hukum?

Simak rincian tahapannya berikut ini!

Wajib Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Para Pemilik atau Pendiri Perusahaan

Mengurus NPWP

Sebagai pendiri perusahaan Perseroan Terbatas/PT diwajibkan memiliki NPWP atas nama pemilik perusahaan tersebut.

Apabila salah satu pemilik saham juga merupakan sebuah badan hukum (PT atau Koperasi), maka yang dilampirkan adalah NPWP badan atas nama usaha/PT tersebut. NPWP menjadi salah satu bentuk nyata keunggulan badan usaha yang berbadan hukum.

Sebuah PT, dapat mempunyai "anak perusahaan" dengan mencantumkan nama PT itu sendiri sebagai induknya. Tidak perlu bergantung pada para pemilik dari PT itu sendiri

Menyusun dan Membuat Akta Pendirian Perusahaan di Hadapan Notaris

Membuat Akta Pendirian Perusahaan dengan Notaris

Pada tahap ini, detail mengenai nama perusahaan, daftar pemilik, komposisi saham dari masing-masing pemilik, bidang usaha sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), dan stuktur organisasinya perlu disampaikan kepada notaris.

Namun, jika para pendiri sedang berhalangan untuk berhadapan langsung dengan notaris, pemilik/pendiri usaha tersebut dapat menyiapkan surat kuasa kepada orang yang mewakili para pendiri tersebut.

Untuk format umum Akta Pendirian PT dapat mengikuti pedoman pada Undang-Undang N0.40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No.40/2007).

Dalam dokumen Akta Pendirian, akan tercantum aturan main atau Anggaran Dasar Perusahaan yang mencakup bagaimana cara mengambil keputusan strategis, penggantian direksi atau pengurus dan pengalihan kepemilikan saham.

Sesama pendiri/pemilik dapat berdiskusi untuk memastikan poin-poin yang akan disepakati  bersama, hal tersebut akan mempercepat proses pengurusan Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris.

Proses Pengurusan Akta Pendirian Perusahaan

Biasanya, proses pengurusan Akta Pendirian bisa memakan waktu yang cukup lama, karena para pemilik bisa berkali-kali mengalami perubahan kesepakatan terkait proporsi saham, struktur organisasi, dan kebijakan khusus lainnya yang ingin diberlakukan pada perusahaan.

Misalnya pada kasus khusus, ada perusahaan yang ingin memberlakukan jenis saham “golden share” atau “saham emas” yang anti-dilusi manakala dalam masa depan perusahaan mendapatkan injeksi penanaman modal baru dari investor lain.

Mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan

Mendaftarkan akta pendirian perusahaan

Untuk melakukan pendaftaran akta pendirian perusahaan dapat dilakukan oleh notaris ke Kementerian Hukum dan HAM RI untuk kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum.

Cara Mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan

Untuk tahapan ini, para pendiri atau pemilik perusahaan hanya perlu menunggu, karena sepenuhnya proses ini dikerjakan oleh notaris.

Selama poin-poin di Akta Pendirian tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang proses pengesahan Akta ini bisa berlangsung cepat, karena sudah bisa diproses secara online oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dokumen Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum ini biasanya hanya 1-2 lembar, yang menyatakan telah resmi dan sahnya berdirinya sebuah perusahaan, yang juga tercatat di Berita Negara, dan didalamnya juga tercantum daftar nama direksi/pengurus dan komisaris/pengawas perusahaan (PT/Koperasi).

Proses ini memerlukan waktu beberapa hari; selama dokumen-dokumen persyaratan telah lengkap.

Mengurus dan Membuat NPWP Atas Nama Badan Usaha

Biasanya notaris atau perusahaan jasa konsultan hukum menyediakan paket layanan sampai ke pengurusan NPWP atas nama badan usaha.

Namun, jika anda ingin mendirikan PT dengan lebih hemat, dapat mengambil paket jasa yang hanya mencakup Penyusunan dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dengan Akta Pendirian dan SK pengesahan tersebut, anda bisa mengurus sendiri NPWP atas nama Badan Usaha, ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisili perusahaan anda.

Setelah mengantongi Akta Pendirian, SK Pengesahan, dan NPWP atas nama badan ini, selanjutnya anda bisa ke bank untuk mengurus pembukaan rekening atas nama perusahaan.

Hal ini penting sekali untuk mendukung Kerjasama bisnis anda dengan investor maupun pembeli (buyer) besar, dan berguna untuk memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha.

Selain itu, rekening perusahaan/bisnis juga sangat bermanfaat untuk Kerjasama perdagangan ekspor impor, jarang sekali yang mau bertransaksi dengan sebuah bisnis yang masih menggunakan rekening atas nama perseorangan.

Mengurus atau Menjadikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk Izin Usaha Dasar

Untuk anda pemilik perusahaan, anda dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) di Online Single Submission pemerintah, spesifiknya adalah di Lembaga OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Tapi pada umumnya, perusahaan jasa konsultan hukum juga bisa memberikan layanan sampai dengan pengurusan perizinan dasar berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) ini.

Kalau anda mau yang praktis tapi tentunya akan lebih mahal, anda bisa gunakan layanan jasa konsultasi hukum.

Namun jika ingin lebih hemat, anda bisa mengurus sendiri dengan mengisi formulir secara online dan mengupload berkas-berkas yang benar.

Nomor Induk Berusaha (NIB) Perdagangan dan Jasa Umum

Untuk beberapa bidang usaha terkait perdagangan dan jasa umum, jika sebelumnya membutuhkan izin berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). NIB sudah otomatis berfungsi sebagai izin usaha SIUP, Angka Pengenal Impor, Angka Pengenal Ekspor, dan Tanda Daftar Perusahaan.

Jadi, jika sebelumnya untuk urusan perizinan dasar perusahaan anda perlu mengurus masing-masing dokumen tersebut di institusi pemerintah yang berbeda-beda.

Saat ini melalui upaya konkrit pemerintah, perisinan usaha menjadi lebih mudah karena pembuatan NIB dapat dilakukan melalui OSS.

Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM

Untuk bidang-bidang usaha selain perdagangan dan jasa umum seperti UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB) dibutuhkan tahapan berikutnya yaitu pengurusan perizinan lanjutan.

Contoh UMKM yang dimaksud meliputi industri pengolahan pangan, jasa penyajian pangan (katering dan restoran), industri pengolahan obat atau kosmetik herbal, toko obat-obatan, industri tekstil dan kerajinan, atau toko modern dibutuhkan izin usaha dan komersial tambahan.

Mengurus Perizinan Lanjutan (Izin Usaha dan Izin Komersial)

Mengurus Perizinan Lanjutan

Berdasarkan peraturan terbaru, PP nomor 24/2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pemerintah telah melakukan terobosan berupa penyederhanaan perizinan usaha, yang dipadatkan menjadi suatu dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain berfungsi sebagai izin usaha dasar seperti yang dijelaskan di atas, memiliki NIB merupakan izin operasional untuk menjalankan aktivitas usaha secara legal dengan diberikan masa tenggang selama 2 tahun untuk suatu perusahaan memenuhi kelengkapan Izin Usaha atau Izin Komersial lanjutan yang diperlukan, sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

Pengertian Izin Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP 24/2018, Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen.

Jika anda ingin memulai usaha dengan komitmen Izin Usaha yang lebih sedikit, anda bisa menghindari aktivitas membangun fasilitas produksi di tahap awal pendirian perusahaan, dan fokus mencari fasilitas produksi yang bisa disewa saja.

Namun pastikan pula bahwa Fasilitas Produksi atau Ruang Bekerja tersebut sudah mengantongi Izin Usaha secara lengkap (khususnya IMB dan Izin Lingkungan).

Contoh Izin Usaha

Ada beberapa contoh izin usaha di Indonesia yang diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Izin Lokasi : izin melakukan aktivitas usaha di lokasi atau zona tertentu. Biasanya diperlukan di Kabupaten/Kota yang pemerintahnya belum menyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) B izin untuk mendirikan/renovasi bangunan.
  3. Izin Lingkungan : izin lingkungan umumnya diperlukan bagi pengusaha yang membuka lahan baru, mendirikan bangunan, dan akan melakukan aktivitas bisnis yang dampak lingkungannya cukup besar. Contoh dari izin lingkungan diantaranya adalah membangun pabrik, mall, dll.

Pengertian Izin Komersial

Izin Komersial atau Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan akan melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Izin komersial pada umumnya berbeda-beda, tergantung dengan bidang usaha yang dijalankan.

Contoh Izin Komersial

Beberapa contoh izin komersial diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Sertifikat PIRT (dari Dinas Kesehatan): untuk pelaku usaha Industri bidang pangan olahan resiko rendah
  • Izin Edar Pangan Olahan (dari BPOM RI): untuk pelaku usaha Industri bidang pangan dengan resiko sedang
  • Izin Edar Kosmetik (dari BPOM RI): untuk produsen kosmetik. Izin sejenis juga ada untuk obat herbal/jamu.
  • Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (dari Kementerian/Dinas Kesehatan): untuk usaha restoran dan katering.
  • Surat Izin Penangkapan Ikan: izin ini diperuntukkan untuk para nelayan.

Sering terlupakan, Mengurus Pendaftaran Karyawan Tetap ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Sama Pentingnya Loh!

Mengurus BPS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Banyak UMKM merasa keberatan dengan tuntutan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya kepada program asuransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Hal ini dikarenakan beban premi bulanan yang lumayan.

Apalagi jika perusahaan harus membayarkan premi asuransi untuk karyawan beserta keluarganya.

Tarif premi bulanan BPJS Kesehatan kelas 3 adalah Rp 42,000 per orang (subsidi peemrintah Rp. 7.000 atau berkisar Rp. 35.000 yang harus dibayarkan), Kelas 2 adalah Rp 100,000, dan Kelas 1 adalah Rp 150,000.

Sementara tarif Jamsostek – mencakup perlindungan terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM) – secara total berkisar 7-9% dari gaji pokok karyawan.

Sebelum memenuhi semua kewajiban pendaftaran karyawan ke kedua program asuransi tersebut, pelaku UKM yang ingin usahanya menjadi legal dengan seutuhnya tentunya perlu terlebih dahulu menerapkan besaran pengupahan atau gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional di wilayah operasional masing-masing.

Nah, itulah ulasan cukup komprehensif seputar tahapan untuk melengkapi legalitas usaha kamu.

Namun, jika skala usaha anda mikro, tidak perlu langsung menargetkan langkah-langkah diatas, tapi anda bisa memulai dengan pendaftaran usaha secara formal saja, yang salah satunya dapat dilakukan dengan mendaftarkan usaha peroranganmu di oss.go.id dan pilih menu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);

Untuk mendapatkan notifikasi dan informasi program-program, bisa juga mendaftarkan usaha Anda (baik perseorangan maupun sudah berbadan usaha) selama masih dalam skala UMKM – ke Kementerian Koperasi dan UKM RI – juga secara online melalui website ukmindonesia.id/daftar.

Created by: Erfin Herfiani